posmetro88.com — Skandal ekspor CPO mencuat, dan angkanya bikin geleng-geleng kepala. Negara di duga merugi hingga Rp14 triliun akibat permainan kotor di balik izin dan distribusi minyak sawit mentah. Itu baru hitungan sementara, lho. Bisa jadi lebih besar.
Kejaksaan Agung mulai membongkar satu per satu simpul permainan. Bukan hanya soal dokumen atau izin ekspor yang di curangi, tapi juga soal alur distribusi yang di duga sengaja di belokkan dari ketentuan resmi. Intinya: yang seharusnya jadi pemasukan negara, malah bocor entah ke mana.
“Manipulasi izin ekspor, penyimpangan distribusi, dan permainan harga. Semua sedang kami telusuri,” kata salah satu penyidik. Perkara ini tak berdiri sendiri. Di belakangnya, ada jaringan: korporasi, individu, mungkin juga oknum—yang diduga menikmati ‘cuan’ dari aturan yang di langgar.
Kejagung sekarang sedang mengumpulkan semua potongan teka-teki. Dokumen, data ekspor, jejak perizinan, bahkan regulasi yang berlaku di masa pelanggaran itu terjadi. Semuanya sedang di audit ulang, di bedah. Karena angka Rp14 triliun itu bukan asal sebut. Ada hitungan resminya. Ada selisih penerimaan negara yang tak tercatat masuk kas. Itu yang di cari.
Tapi penyidik juga realistis. Angka kerugian ini masih bisa berubah. Masih bisa naik. Karena proses penghitungan baru separuh jalan, dan dilakukan bareng instansi teknis lainnya.
Kenapa ini penting? Karena CPO—minyak sawit mentah—bukan komoditas kecil. Ini ujung tombak ekspor Indonesia. Andalan. Mesin devisa. Kalau ada yang main-main di sini, dampaknya langsung terasa: harga di pasar lokal bisa kacau, pasokan bisa goyah, dan kepercayaan investor? Bisa ambruk.
Maka pemerintah dan penegak hukum angkat tangan: ini harus di bersihkan. Bukan cuma demi menambal kerugian, tapi juga untuk membenahi tata kelola ekspor yang sudah lama dinilai sarat kepentingan. Transparansi jadi kata kunci. Supaya praktik serupa tidak berulang.
Sementara itu, proses hukum masih berjalan. Semua yang terlibat akan di periksa. Tak peduli jabatan, tak peduli seberapa besar nama di belakang perusahaan. Kalau terbukti melanggar, mereka harus bertanggung jawab.
Karena ini bukan cuma soal uang negara yang hilang. Ini soal keadilan ekonomi. Soal etika dagang. Dan soal hak publik atas sumber daya yang seharusnya di kelola dengan jujur.
